PEKANBARU - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Sawitku Masa Depanku (SAMADE) Tolen Ketaren secara ekslusif kepada SAWITPLUS.CO, Senin (26/11/2018), menyatakan dukungannya terhadap keputusan pemerintah yang menolkan pungutan ekspor (PE) terhadap seluruh aktifitas ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). 

Sebelumnya setiap ekspor CPO, pemerintah melakukan PE CPO sebesar US$ 50/ton. Namun pada Senin sore, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengunumkan pemerintah untuk sementara waktu mengubah kebijakan PE CPO sebesar US$ 50/ ton menjadi US$ 0. 

Kebijakan ini sebagai respon pemerintah terhadap merosotnya harga CPO di pasar dunia yang berpengaruh pada melorotnya harga tabdan buah segar (TBS) milik para petani sawit swadaya. 

Kata Tolen, beberapa waktu lalu DPP Asosiasi SAMADE pun memgirimkan surat resmi kepada Presiden Joko Widodo agar PE CPO tersebut diturunkan. Sebab, kata Tolen, ternyata pemberlakuan PE CPO itu ternyata berdampak negatif terhadap harga TBS petani sawit, khususnya petani sawit swadaya. 

"SAMADE ini mayoritas adalah petani sawit swadaya, yang mengerjakan lahan sawitnya sendiri, baik dari mulai cari bibit, penanaman, dan lainnya. Kemudian, harga TBS petani sawit swadaya cenderung tak terlindungi walau pemerintah sudah mengeluarkan regulasi soal penetapan harga TBS," ujar Tolen. 

Dengan Syarat Namun Tolen mengingatkan, dukungan yang ia sampaikan terhadap kebijakan pemerintah tersebut adalah dengan syarat bahwa berbagai program pemberdayaan petani sawit swadaya yang dijalankan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), termasuk Program Sawit Rakyat (PSR) tidak kendor. 

Kata dia, kekurangsempurnaan pelaksanaan PSR oleh BPDPKS.di tahun 2018 ini harus disempurnakan di tahun 2019.  

Tolen juga meminta semua kementerian atau lembaga yang terkait dengan PSR bisa mempermudah berbagai persyaratan keikutsertaan petani sawit swadaya dalam PSR.

Tolen mencontohkan proses sertifikasi lahan petani sawit yang tidak kunjung tuntas sehingga menyulitkan petani sawit swadaya ikut PSR. Kemudian, akses ke perbankan yang tetap rumit dan tak bisa dijamgkau oleh petani sawit swadaya. 

"Kami tahu dan kami yakin pemerintah di tingkat pusat sudah berupaya kerasuntuk mempermudah seluruh persyaratan pelaksanaan PSR bagi petani, namun lihatlah faktanya PSR tidak berjalan maksimal. Banyak petani tak bisa ikut PSR di tahun ini," kata Tolen. 

Namun ia memastikan SAMADE akan terus menyosialisasikan PSR di tingkat akarrumput. Ia mencontohkan dalam pelaksanaan Rapat Kerja Wilayah (Rakorwil) DPW SAMADE Riau yang dipimpin Kawali Tarigan, digelar sosialisasi PSR dengan mengundang langsung pejabat terkait dari BPDPKS, Sabtu (24/11/2018). 

Kemudian DPW SAMADE Sumatera Utara yang dipimpin Indra Muda Pasaribu dan DPD SAMADE Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, yang dipimpin oleh Muchtar Sinaga SP MM dan h Edi Sinaga SAg (Ketua.dan Sekretaris) juga sudah menggelar sosialisasi PSR langsung ke basis petani sawit swadaya. hendrik